Mendagri Perintahkan Pemerintah Di Daerah Untuk Ambil Langkah Kongkrit Demi Tekan Laju Inflasi

Realita Terkini.id_PALI-29/01/2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Perwakilan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) mengikuti rapat koordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) Penukal Abab Lematang Ilir( PALI ) Sumatera Selatan serta daerah lainnya di Indonesia membahas strategi jitu tekan inflasi 2024.

Rapat bersama Mendagri dan Pemda PALI serta daerah lainnya di Indonesia tersebut digelar secara virtual dari kantor masing-masing pemerintah daerah, pada rapat bareng tersebut, Pemda PALI di wakili oleh Wabup Drs H.Soemarjono bersama Sekda Kartika Yanti dan juga sejumlah OPD dilingkungan Pemkab PALI. 

Tito Karnavian dalam paparannya, menekankan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk meminimalisir dampak inflasi di tingkat lokal. 

"Rapat ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat laju inflasi dari suatu daerah," kata Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri juga menyarankan kepada pimpinan daerah untuk terus mengevaluasi pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas harga di masyarakat.

"Terus pantau pertumbuhan ekonomi di daerahnya dan tetap jalin komunikasi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar inflasi bisa ditekan," tegasnya.

Mendagri juga memerintahkan agar Pemda bisa lebih memfokuskan pada kebijakan perekonomian dan optimalisasi pengelolaan SDA agar dapat mengurangi tekanan inflasi yang mungkin terjadi. 

"Gali dan kembangkan potensi daerah, manfaatkan hasil alam agar dapat mengurangi inflasi," ajaknya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten PALI memberikan pandangan serta masukan konstruktif yang sesuai dengan kondisi daerahnya,Wabup PALI menyampaikan saran bahwa semangat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama, dengan harapan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi daerah. 

"Rapat ini Juga menjadi sebuah platform penting dalam membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi kedepan," ucap Wabup. 

Pasca ikuti rapat bareng, Mendagri dan Pemda PALI melanjutkan kegiatan Launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak (GPISS) yang diselenggarakan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan juga secara virtual. 

GPISS tersebut sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pengelolaan inflasi di wilayah tersebut, dimana hal ini juga bertujuan untuk mengoordinasikan upaya bersama dari pihak pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat demi untuk mencapai stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

Selain acara tersebut di atas, pada kesempatan ini juga diadakan peluncuran program Operasi Pasar Murah serentak di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 

Program operasi pasar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dengan sinergi antara upaya pengendalian inflasi dan inisiatif seperti GPISS dan Operasi Pasar Murah, Sumatera Selatan mengarahkan langkah-langkah proaktif untuk melindungi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," sambut Mendagri.

Dengan dilaksanakannya operasi pasar murah secara bersamaan, diharapkan dapat memberikan keringanan signifikan kepada masyarakat di tengah situasi ekonomi yang mungkin sulit.

Keseluruhan rangkaian acara tersebut mencerminkan tekad provinsi Sumatera Selatan untuk mengatasi tantangan inflasi dengan pendekatan yang holistik dan berbasis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Pengurus Pusat IWO Memecat Sejumlah Pengurus Dan Anggotanya Di Berbagai Wilayah Se Indonesia Dalam Press Rilis nya

No: 001/SR/PP-IWO/VII/2023

Hal : *Press Rilis PP IWO* 

Alternatif judul:

 *Pengurus Pusat IWO Mengeluarkan Sejumlah Pengurus dan Anggota* ,

 *Inilah Nama-namanya

Pengurus Pusat IWO Memecat Sejumlah Pengurus dan Anggota, Berikut Nama-namanya*

Rilis Media,

Jakarta (12/7/2023) – Organisasi profesi Ikatan Wartawan Online (IWO) telah mencabut 

keanggotaan Ade Mulyana (yang mengaku sebagai Plt. Ketua Umum IWO) , Ketua Pimpinan 

Wilayah (PW) IWO Sulawesi Selatan Zulkifli Thahir, Ketua PW IWO Lampung Riko Amir, Ketua 

PW Kalimantan Timur Nurdin Djeja. Ketua PW Sumatera Utara Yudhistira dan mantan Ketua 

PW Sumatera Selatan Sonny Kushardian karena telah melakukan aktivitas-aktivitas yang 

berdampak pada kerugian organisasi secara permanen.

Adapun Surat Keputusan (SK) pencabutan keanggotaan IWO bagi keenam orang tersebut 

dibuat secara terpisah bertanggal 10 Juli 2023.

Dengan pencabutan keanggotaan para ketua PW tersebut, maka kepemimpinan wilayah 

Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Timur dan Sumatera Utara, diambil alih oleh 

Pengurus Pusat (PP) IWO.

PP IWO menyatakan segala kegiatan yang dilakukan oleh Ade Mulyana, Zulkifli Thahir, Riko Amir, Nurdin Djeja, Yudhistira dan Sonny Kushardian apabila mengatasnamakan IWO adalah 

diluar tanggung jawab organisasi dan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

Selain itu PP IWO menegaskan bahwa nama-nama berikut dalam segala aktivitasnya yang 

mengatasnamakan IWO bukan menjadi tanggung jawab IWO dan menjadi tanggung jawab 

masing-masing. Mereka adalah Dyah Arum Sari dan Rudi Harianto yang berdomisili di wilayah 

Malang Raya.

Ditetapkan di:

Jakarta, 12 Juli 2023

JODHI YUDONO

KETUA UMUM

DWI CHRISTIANTO

SEKRETARIS JENDERAL

Gabungan LSM,ORMAS,OKP Muara Enim Ancam Demo Kantor Gubernur dan Kemendagri

MUARA ENIM. Realita Terkini.co.id

 Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Muara Enim ancam akan geruduk lakukan aksi unjuk rasa secara damai di kantor Kemendagri dan kantor Gubernur Sumsel.

Hal tersebut dilakukan, di tenggarai adanya buntut bentuk kekecewaan ketidak profesionalan yang dilakukan oleh Kemendagri pasca terpilihnya H. Ahmad Usmarwi Kaffa, SH., L.Lm, Abden atas Penggatian Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan Periode 2018 - 2023 yang tak kunjung di lantik.

" Ya, kami seluruh Ormas, LSM dan OKP Muara Enim yang tergabung mendukung adanya Kepala Daerah Definitif akan melakukan aksi damai dengan menyatakan 5 sikap kepada Kemendagri  dan kantor Gubernur nanti, atas tak kunjung dilantiknya Wakil Bupati Definitif Muara Enim ," ujar Antoni Dequen salah satu perwakilan Ormas Muaraenim yang tergabung mendukung adanya kepala daerah Definitif kepada media ini. Rabu, (23/11/2022).

Lima sikap tersebut, lanjutnya, di antara nya Pertama : mempertanyakan mengapa tak kunjung di lantiknya Wakil Bupati terpilih Definitif H.Ahmad Usmarwih Kaffah pada Sidang Paripurna Dprd Kabupaten Muara Enim, 6 September 2022 kemarin, Kedua : mendukung segala ketetapan pada Sidang Paripurna yang telah dilaksanakan, Ketiga : mendukung Menteri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Surat Keputusan  Pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim hasil Sidang Paripurna DPRD tersebut, ke Empat : mendukung Pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumatera Selatan dan atau Menteri Dalam Negeri dan Kelima : siap mengawal dan mengamankan keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan,dan Menteri Dalam Negeri dalam pelantikan nanti.

" Apa bila di November ini tak kunjung ada kepastian untuk di lantik, kami akan melakukan aksi damai di kantor Kemendagri dan Kantor Gubernur Sumsel ," tegasnya.

Ditambahkanya, ketua Ormas JPKP Muara Enim Muara Enim Zulpadli Azim, S.Pd yang sangat menyayangkan kepada Kemendagri dan Gubernur Sumsel H. Herman Deru terkesan seolah mengulur-ulur waktu terhadap adanya pelantikan Wakil Bupati terpilih PAW H Ahmad Usmarwi Kaffa sisa jabatan 2018-2023

Menurutnya. Hal tersebut karena di Kabupaten Muara Enim sangat memerlukan sosok pemimpin Kepala Daerah yang Definitif, karena menyangkut kebijakan, aspek pembangunan yang ada di kabupaten Muara Enim.

" Kalau alasanya pelantikan di ulur-ulur karena adanya proses PTUN yang sedang berjalan, kan sudah ada penjelasannya dari pakar hukum dan Fatwa Mahkamah Agung bahwasanya hal tersebut tidak menghambatnya dalam proses pelantikan, kenapa kok, Kemendagri dan Gubernur terkesan menghambat pelantikan ini, sedangkan proses pemilihan kemarin berdasarkan petunjuk oleh Kemendagri boleh melakukan proses pemilihan Wakil Bupati dan berkas sudah lengkap info dari pejabat di Kemdagri ," tanya nya.

Jadi, tambahnya, kami minta dan mendesak kepada Kemendagri dan Gubernur Sumsel untuk segera melantik Wakil Bupati terpilih kemarin pada bulan November ini juga. " Apa bila tidak segera melantik, kami akan mengadakan aksi besar-besaran untuk menyampaikan aspirasi kami di Kantor Kemendagri dan Kantor Gubernur Sumsel. Karena kami masyarakat kabupaten Muaraenim sangat membutuhkan sosok kepala yang Definitif ,"  tegasnya. 

Sementara itu, ketua DPRD Muaraenim Liono Basuki, B.Sc mengatakan dalam proses pemilihan Wakil Bupati yang di selenggarakan pada waktu lalu di Gedung DPRD Muaraenim di laksanakan sesuai aturan petunjuk dari Kemendagri. Oleh karena itu, lanjutnya tidak ada yang salah dan tidak menyalahi aturan. 

" Untuk proses pemilihan kemarin, sudah sesuai petunjuk dari Kemendagri dan tidak menyalahi aturan serta hasil pemilihan telah kami serahkan di Kemendagri dan dinyatakan  lengkap tidak ada kekurangan lagi. 

Digitalisasi Layanan Kearsipan,Pj Bupati Muara Enim Luncurkan Aplikasi Srikandi

 

Muara Enim. Realita Terkini.co.id

Demi mempermudah pengorganisasian kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pj. Bupati Muara Enim Kurniawan, AP., M.Si., pada Kamis (17/11) meresmikan peluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang diselenggarakan di Balai Agung Serasan Sekundang, Muara Enim. Kamis (17/11).

Pada peluncuran yang dihadiri Deputi Bidang Kearsipan Arsip Nasiona Republik Indonesia (ANRI) Dra. Desi Pratiwi, M.I.M., dan Kepala Bidang Layanan & Pemanfaatan Arsip Dinas kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ini dijelaskan bahwa selain memiliki banyak manfaat, aplikasi Srikandi juga memuat berbagai fitur yang berguna untuk penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. 

Melalui kesempatan tersebut Pj. Bupati bersama Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Nurmala Sari, S.STP., M.Si., berkomitmen akan mendukung penuh layanan digitalisasi melalui inovasi kearsipan yang berbasis elektronik pada aplikasi Srikandi kepada semua perangkat daerah di Kabupaten Muara Enim. Menurutnya hal ini merupakan terobosan agar dapat lebih mengoptimalkan tata kelola kearsipan yang baik dan terintegrasi.

Sementara itu Deputi Bidang Kearsipan ANRI mengapresiasi capaian tata kelola kearsipan di Kab. Muara Enim yang semakin baik, dirinya menambahkan bahwa aplikasi Srikandi juga akan lebih memudahkan komunikasi dan koordinasi mengenai pengiriman dokumen dinas antar lembaga, instansi, serta pemerintahan.

Lebih lanjut Pj. Bupati didampingi Pj. Sekda H. Riswandar, S.H., M.H., beserta kepala perangkat daerah juga menyerahkan piala penghargaan kepada pemenang kategori pengelolaan kearsipan terbaik tingkat perangkat daerah yaitu Dinas Perkebunan dan pengelolaan kearsipan terbaik tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Agung. (*)

Segera!! Pelebaran Jalan Palembang-Betung Dilaksanakan

PALEMBANG, RT - Setelah empat kali gagal lelang, proyek pelebaran Jalan Palembang Betung segera akan berjalan setelah lelang yang dilakukan di Januari 2020 lalu berhasil dilakukan. Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) beberapa hari lalu telah meninjau proyek pelebaran Jalan Palembang Betung tersebut.

“ Bulan Februari ini pihak kontraktor sudah melakukan persiapan awal untuk pelaksanaan pelebaran jalan mulai dari Jalan KM 12 sampai 21 Km arah ke Betung, jadi totalnya 33 km,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel , MF Ridho, Minggu (16/2).

Saat peninjauan proyek pelebaran Jalan Palembang Betung beberapa hari lalu Komisi IV DPRD Sumsel didampingi Kepal Balai Besar Jalan dan jajaran dijelaskan rencana-rencana pelebaran jalan dan peningkatan jalan yang ada.

“ Jadi Km 12 sampai Km 14 itu sesuai standar jalan nasional 2-7-7-2, 2 meter bahu jalan , 7 -7 meter itu , 7 X3 =21 , itu badan jalan, 2 lagi itu bahu jalan , mengerucut nanti sampai ke Jembatan Gasing, Km 14 itu semua jalan sampai ke Km 21 itu diseragamkan jalan itu pelebarannya semuanya menjadi 7 meteran, yang saat ini ada 5 meter dijadikan 7 meter, ada 5,5 meter jadi 7 meter, ada 6 meter jadi 7 meter, karena tidak seragam lebar jalan sampai ke arah Betung itu, dan semua badan jalan itu semuanya nanti di aspal baru,” katanya.

Dan tahun 2021 menurut politisi partai Demokrat ini, dilakukan pelebaran jalan lagi dari 7 meter melebarkan lagi bahu-bahu jalannya.

“ Selanjutnya karena keadaan jalan dimana lokasi lahannya itu belum memadai dan dananya belum mencukupi, mulai jembatan Gasing diseragamkan 7 meter semua sampai km 21 sesuai panjang efektif dalam kontrak di mana menggunakan dana APBN yang besarnya kami tidak paham tapi yang jelas itu yang disampaikan, yang jelas pagunya lebih kurang Rp200 miliar tapi kami tidak tahu kontraknya karena khan ini lelangnya lelang terbuka , bukan lelang terbatas sehingga kami tidak mendapatkan informasi yang persis tentang nilainya,” katanya.

Pelebaran Jalan Palembang- Betung ini menurutnya merupakan pekerjaan kontrak multi year dimana untuk jangka waktunya pihaknya tidak paham yang lebih tahu Balai Besar Jalan.
“ Tapi esensinya kami ingin memastikan bahwa pekerjaan pelebaran jalan ini memang ada ,” katanya.
Pelebaran jalan Palembang-Betung ini menurut Ridho ditunggu masyarakat mengingat ruas jalan Palembang Betung ini setiap hari macet.

“ Mudah-mudahan tahun 2020 ini selesei pelebaran jalan tersebut, minimal kemacetan itu akan berkurang, sambil menunggu penyelesaian jalan tol Kapal Betung, Palembang Betung ini kalau tolnya tahun 2021 selesai tentunya akan siknifikan kemacetan itu berkurang,” katanya.
Sedangkan untuk pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Palembang Betung menurutnya sudah disiapkan Pemkab Banyuasin.

“ Jalan tersebut saat ini mungkin ada yang berjualan, itu akan ditertibkan dan jalan yang dilebarkan memang sudah merupakan jalan negara, tidak perlu lagi membebaskan tanah masyarakat,” katanya